Ade Khaerudin Tegaskan Organisasi Muhammadiyah tidak Terlibat Politik Praktis
BERITASUARA.COM - Tokoh Senior Muhammadiyah Jawa Barat, Ade Khaerudin meminta kepada para pengurus dan kadernya untuk tidak terlibat dalam politik praktis jelang Pilkada 2024.
Ade Khaerudin berharap, seluruh kader dan pengurus Muhammadiyah tetap teguh menjaga marwah organisasi sesuai khitah muktamar muhammadiyah 2015 dan khitah denpasar 2002 atas persambungan dari khitah 1971.
"Betul, sesuai khitah muktamar Denpasar 2002 lalu. Muhamadiyah menegaskan tidak terlibat politik praktis, hal itu tertuang dalam ijtihad politik muhamadiyah," kata Ade Khaerudin kepada wartawan, Selasa 17 September 2024.
Menurut Ade, muhamadiyah merupakan organisasi besar dan berdiri sejak lama. Demi, kepentingan organisasi, maka jangan dibawa atau terbawa politik praktis.
"Saya meyakini, sebagai organisasi kemasyarakatan yang berdiri ratusan tahun lalu, muhamadiyah tetap tegak tidak terbawa politik praktis," jelasnya.
Ade menegaskan, dalam kondisi apapun, muhamadiyah tetap Istiqomah di atas khitah yang diperkuat dalam muktamar.
"Pasti, organisasi Muhammadiyah tetap Istiqomah dalam kondisi apapun dan yakin tidak terbawa ke dunia politik praktis," akunya.
Mantan bendahara Muhammadiyah Jabar tersebut menjelaskan, selama ini, arah politik muhamadiyah lebih kepada politik kebangsaan.
"Politik di Muhammadiyah itu lebih ke politik kebangsaan, karena lebih bertanggungjawab untuk tegaknya moral kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, muhamadiyah tidak ikut serta dalam politik praktis," katanya.
Sebab, lanjut Ade, politik praktis tersebut merupakan ranah partai politik bukan organisasi atau ormas.
Kalaupun ada pengurus atau kader Muhammadiyah yang ikut di dalam politik praktis, itu sebagai pilihan pribadi dan tidak membawa nama besar muhamadiyah.
"Kalau ada pengurus atau kader yang membawa nama besar muhamadiyah ke dalam politik praktis, saya pastikan itu keliru. Dan seharusnya, pilihan individu bukan pilihan organisasi," tegasnya.
Meski demikian, Kata Ade, muhamadiyah tidak menutup diri untuk kader atau pengurus yang aktif di partai politik ataupun politik praktis sudah ada aturan yang diberlakukan di dalam AD-ART organisasi.
"Benar, saya pastikan muhamadiyah tetap netral tidak ada hubungan dengan siapapun atau calon atau partai politik manapun. Kalau ada yang terlibat, itu lebih kepada hak individu bukan dan tidak bisa membawa nama besar organisasi," katanya.
Ade menambahkan sekaligus mengimbau seluruh kader dan pengurus Muhammadiyah agar bisa membawa nama baik dan Marwah organisasi Muhammadiyah.
"Saya optimis kader dan pengurus Muhammadiyah tidak terlibat politik praktis dan bisa menjaga martabat organisasi. Kalaupun, ada harus membawa visi untuk kepentingan organisasi bukan kepentingan pribadi," harapnya.
Ade menegaskan, sebagai kader Muhammadiyah berharap seluruh kader, pengurus dan warga Muhammadiyah bisa saling menghargai dan tetap menjadi pemilih yang bertanggungjawab.
"Saya menyerukan dan mengimbau kepada seluruh warga Muhammadiyah untuk saling menghargai satu sama lain, aktif menjadi pemilih yang bertanggungjawab karena muhamadiyah milik semua pihak," pungkasnya.***