BPBD Kabupaten Bandung Raih Prestasi Terbaik 6 Besar Penilaian IRBI dan IKD

BERITASUARA.COM - Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) meraih prestasi terbaik 6 besar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Penghargaan yang diterima ini yakni dalam penilaian Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD). 

Penyerahan penghargaan dari Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman itu berlangsung saat giat Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) tingkat Provinsi Jawa Barat di Lapangan Erupsi Gunung Ciremai,  Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

Bupati Bandung, Dadang Supriatna melalui Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung, Uka Suska Puji Utama mengatakan, penghargaan yang diterima BPBD Kabupaten Bandung terkait dengan kinerja Pemerintah Daerah dalam meningkatkan IKD dan pengurangan IRBI sebagai tolak ukur capaian kinerja penanggulangan bencana.

"IRBI dan IKD itu sebagai tolak ukur kinerja penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung," kata Uka Suska Puji Utama dalam keterangannya, Rabu, 8 Mei 2024.

Selain Kabupaten Bandung, wilayah yang menerima prestasi terbaik terkait penilaian IRBI dan IKD adalah Kabupaten Subang, Garut, Kota Banjar, Kota Cimahi, dan Kota Cirebon.

"Penghargaan yang diterima ini adalah hasil kerja bareng atau kolaborasi antara pemerintah dengan para relawan kebencanaan, masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, unsur dunia usaha, media, dan pihak lainnya," tuturnya.

Pada kesempatan itu, ia juga mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang sudah berpartisipasi dalam berbagai program peningkatan pembangunan di Kabupaten Bandung. 

Uka Suska bersyukur karena respon masyarakat cukup baik terkait dengan kinerja BPBD Kabupaten Bandung. 

Hal itu, lanjutnya, dibuktikan dengan kinerja BPBD pada 2023 terkait dengan IRBI di Kabupaten Bandung yang mengalami penurunan dari tinggi menjadi sedang.

"Terjadinya penurunan IRBI di Kabupaten Bandung pada tahun 2023 karena ketahanan daerah meningkat setelah ada keterlibatan dari para OPD. Ini menunjukan adanya prestasi Pak Bupati Bandung, Dadang Supriatna dalam penurunan IRBI tersebut yang asalnya tinggi jadi sedang. Atas dasar inilah, sehingga meraih peringkat keenam terbaik dalam hal penilaian IRBI," terangnya.

Penurunan IRBI tersebut, lanjut Uka Suska, merupakan hasil komunikasi pentahelix dengan sejumlah pihak. 

Ditambah lagi dengan kebijakan Bupati Bandung yang semakin BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera).

"Untuk diketahui bahwa yang namanya penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi merupakan tanggung jawab bersama komponen masyarakat, perguruan tinggi, media massa, dan pihak lainnya dalam upaya penanggulangan bencana," tegasnya.

Uka Suska menjelaskan, penurunan IRBI di Kabupaten Bandung bukan berarti risiko bencana juga ikut menurun. 

"Tak ada korelasinya dengan kejadian bencana. IRBI menurun ini dalam artian kesiapsiagaan daerah bagus dalam menghadapi kebencanaan atau lebih siap dalam rangka penanggulangan bencana. Artinya, sudah ada perencanaan yang bagus dalam menghadapi kesiapsiagaan bencana," bebernya.

Uka Suska menambahkan, IRBI menurun dari tinggi ke sedang terjadi setelah BPBD Kabupaten Bandung melakukan upaya penerapan dan peningkatan fungsi informasi kebencanaan daerah. 

"Penguatan kapasitas di wilayah rawan bencana melalui sosialisasi dan edukasi serta pembentukan komunitas tangguh bencana, melakukan review SOP/mekanisme penetapan status darurat bencana dan mekanisme pemberian bantuan kemanusiaan kepada korban terdampak," paparnya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga melakukan upaya peningkatan akuntabilitas pemeliharaan peralatan dan jaringan penyediaan logistik untuk efektivitas penanganan masa krisis dan darurat kebencanaan.

"Mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada, baik SDM, sarana prasarana, penggunaan anggaran, dan sumber daya informasi," tuturnya.

Kemudian, sambung Uka Suska, memperkuat sinergi dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana. 

"Alokasi anggaran untuk kegiatan pendukung SPM, pembentukan dan penguatan forum pengurangan risiko bencana," ungkapnya.

Uka Suska menilai, Kabupaten Bandung merupakan kawasan atau wilayah dengan kondisi potensi ancaman bencana yang sangat kompleks.

"Di Kabupaten Bandung, ada sembilan bencana alam yaitu tujuh bencana alam dan dua bencana non alam. Dari tujuh bencana alam itu, ada tiga bencana alam yang paling dominan, yaitu banjir, longsor, dan angin kencang. Dua bencana alam non-alam yakni pandemi Covid-19 dan PMK (Penyakit Mulut dan Kuku)," ungkapnya.

Meski demikian, bencana alam lainnya, seperti gerakan tanah atau lempeng dan gempa bumi juga tetap menjadi kewaspadaan dalam kesiapsiagaan kebencanaan tersebut, termasuk kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem, serta letusan gunung api. 

Uka Suska menyebut, dalam upaya mengantisipasi ancaman bencana, Pemkab Bandung sudah memiliki dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) pada tahun 2023. 

"Hal itu berkaitan dengan sembilan jenis bencana di Kabupaten Bandung. Dengan memiliki dokumen kajian risiko bencana itu, sehingga daerah yang sudah memiliki potensi risiko bencana sudah terpetakan," ucapnya.

"Dokumen itu berkaitan dengan adanya sembilan bencana alam dan bencana non alam yang berpotensi terjadi di Kabupaten Bandung. Dokumen rencana penanggulangan bencana itu sudah dibuat di Kabupaten Bandung," ucapnya.

Ia mengatakan, tidak semua bencana alam menjadi fokus perhatian sebab yang paling menonjol di Kabupaten Bandung adalah bencana banjir, longsor, dan angin kencang sebagaimana tertuang dalam pembahasan di dokumen RPB. 

"Pada tahun 2024 ini, akan membuat dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) dan Rencana Aksi Kontigensi," pungkas Uka Suska.***