Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Apresiasi Raihan Hasil Survey Indeks Tertinggi Nasional

Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Apresiasi Raihan Hasil Survey Indeks Tertinggi Nasional

Smallest Font
Largest Font

BERITASUARA.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mengapresiasi atas diraihnya nilai tertinggi dalam hasil survei indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) secara nasional tahun 2024 yang diraih oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. 

Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa saat menerima Ketua Komisioner Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Barat, Ijang Faisal beserta jajaran yang bertempat di Gedung DPRD Jabar. Jumat, (18/10/2024).

Buky Wibawa mengatakan, tercatat Jawa Barat telah meraih hattrick yaitu 3 (tiga) kali berturut-turut mendapatkan nilai survey indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tertinggi secara nasional dengan nilai 85,22.

“Kami dari DPRD Jabar menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya karena KIP Jawa Barat mendapatkan tiga kali berturut turut penghargaan Indeks Keterbukaan Informasi di tanah air, saya kira ini merupakan pencapaian yang luar biasa, kedepan mudah mudahan KIP bisa meningkatkan lagi kinerja dan pencapaiannya dan juga tentu saja harus berkolaborasi antar semua pihak,” tegas Buky Wibawa.

Dalam kunjungan Komisiner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tersebut lanjut Buky, diskusi terkait evaluasi program dan juga berbagai mekanisme terkait seleksi calon Komisioner Komisi Informasi Jawa Barat yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

“Hari ini kami menerima para komisioner dari KIP Provinsi Jawa Barat akan menyampaikan program yang telah dilaksanakan pada periode kali ini dan melaporkan akan purna tugas, selain itu membahas mengenai penjaringan pemilihan calon komisioner KIP yang baru,” tutupnya.

Buky Wibawa berharap, kedepan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat bisa lebih meningkatkan kinerja secara optimal melalui pencapaian yang maksimal. ***

*Humas DPRD Jabar*

Editors Team
Daisy Floren
Daisy Floren
Redaksi Author

Pemerintahan